IDERAKYAT. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Alayubi tancap gas atasi persoalan pendidikan. Data terbaru mengungkap sekitar 4.000 anak usia wajib sekolah di Kabupaten Tasikmalaya putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikan.
“Angka ini tidak bisa dibiarkan. Langkah pertama kita lakukan membentuk Satgas Penanggulangan Anak Tidak Sekolah atau putus sekolah,” tegas Wabup Asep, Senin (27/4/2026).
Satgas itu melibatkan lintas sektor. Pemkab Tasikmalaya sudah menggelar rakor bersama Kemenag dan Forum PKBM. “Karena semua harus ikut berpartisipasi bagaimana memikirkan anak putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolahnya. Kita cari penyebabnya,” ujar Asep.
Asep menyebut 4.000 anak putus sekolah itu harus tercatat rapi. Ia menduga ada lembaga pendidikan yang belum melaporkan siswanya karena kendala administrasi.
“Kemungkinan besar ada lembaga pendidikan yang belum mendaftarkan. Mungkin karena kesulitan administrasi atau persoalan lain seperti lembaga pendidikan non formal,” katanya.
Padahal, lanjut Asep, Kementerian Agama kini mempermudah penyetaraan lewat program muadalah di pesantren. “Sekarang di pontren ada persamaan muadalah, sangat mudah sekali,” jelasnya.
Karena itu, Wabup akan memanggil Forum Pesantren. “Saya dengan forum pontren akan memanggil agar turut berpartisipasi untuk mendata kenapa anak tidak masuk ke data pendidikan kita, kalau di Kemenag tidak masuk,” ungkapnya.
Baca Juga :Turun Perlahan, ATS di Tasikmalaya Didominasi Warga Belum Pernah Sekolah
Asep yakin angka putus sekolah bisa ditekan jika pendataan benar. “Sebenarnya bisa ditekan sedemikian rupa kalau data itu benar,” tambahnya.
Selain anak usia sekolah, kelompok usia di atas 25 tahun juga disorot. “Yang besar itu kelompok umur di atas 25 tahun. Mungkin zaman dulu tidak sekolah atau tak melanjutkan melalui Paket C. Tapi kita coba tawarkan,” ucap Asep.
Menurutnya, tingginya angka tidak sekolah berdampak langsung pada Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tasikmalaya. “Karena itu bisa berpengaruh terhadap IPM secara angka,” kata dia.
*Sekolah Rakyat Jadi Solusi Anak Miskin*
Saat ditanya soal Sekolah Rakyat, Asep menyebut SR jadi jawaban bagi anak dari keluarga prasejahtera.
“Oh iya apalagi itu. SR menjadi salah satu solusi yang tepat untuk anak yang tidak mampu, dan anak yang rentan miskin, kemudian persoalan sosial yang tidak menguntungkan menjadi masuk ke SR jadi pilihan,” tegas Asep.
SR menyasar semua kategori. Mulai dari anak usia wajib sekolah, tamat SD tapi tidak lanjut, belum tamat, hingga putus sekolah.
“Kita libatkan semua pihak. Jangan sampai ada anak Tasikmalaya yang tertinggal hanya karena masalah biaya atau akses,” tutup Wabup Asep Sopari Alayubi.