IDERAKYAT.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya akan melakukan penataan besar-besaran di Terminal Singaparna dan kawasan Gedung Bupati (Gebu). Penataan tersebut mencakup perubahan akses kendaraan, pengurangan shelter, pengaturan parkir hingga penertiban pedagang kaki lima (PKL).
Menariknya, pembangunan dan penataan kawasan tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tasikmalaya. Pemkab Tasikmalaya memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin mengatakan, penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih tertib sekaligus mengoptimalkan fungsi ruang publik dan memperlancar arus lalu lintas.
Menurutnya, proses penertiban akan dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan aturan dan kondisi masyarakat yang terdampak.
“Tugas pemerintah adalah mengatur agar sesuai tata aturan yang ada. Sebelum penertiban, kami siapkan dulu tempat relokasinya,” ujar Cecep, Minggu (20/9/2026).
Akses Terminal Singaparna Diubah
Salah satu perubahan utama dalam penataan Terminal Singaparna adalah sistem keluar-masuk kendaraan angkutan umum.
Pemkab Tasikmalaya berencana menutup akses di sisi kiri dan kanan terminal secara permanen. Nantinya, seluruh kendaraan angkutan umum masuk melalui pintu belakang terminal dan keluar melalui pintu depan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penumpukan kendaraan dan mengatur pergerakan angkutan umum agar tidak mengganggu arus lalu lintas di jalan utama.
“Akses kiri dan kanan kita tutup. Tidak boleh ada kendaraan masuk dari depan. Pintu masuk hanya dari belakang, keluar dari depan,” jelas Cecep.
Selain akses kendaraan, jumlah shelter di dalam terminal juga akan disederhanakan. Dari sebelumnya sekitar lima hingga tujuh shelter, nantinya hanya tersedia empat shelter utama.
Empat shelter tersebut terdiri dari dua shelter bus untuk PO Primajasa dan PO Karunia Bakti, satu shelter kendaraan elf, serta satu shelter khusus angkutan kota atau angkot.
Sementara itu, pembangunan ruang tunggu penumpang yang lebih representatif belum masuk dalam anggaran tahun ini. Fasilitas tersebut direncanakan dianggarkan pada tahun berikutnya karena kondisi APBD Kabupaten Tasikmalaya yang terbatas.
Penataan tidak hanya menyasar Terminal Singaparna. Pemkab Tasikmalaya juga menata kawasan Gedung Bupati dan Masjid Baiturrahman.
Area di samping Mall Pelayanan Publik (MPP) akan diarahkan sebagai akses menuju area parkir Bank BJB serta lokasi pembangunan Gedung Samsat baru.
Sementara itu, area parkir Masjid Baiturrahman tetap difokuskan di bagian depan dan belakang masjid.
Pemkab Tasikmalaya juga akan menata keberadaan PKL di sekitar kawasan Gebu. Pedagang tidak diperbolehkan menempati seluruh sisi area utama.
Para pedagang nantinya akan dipusatkan di bagian tengah kawasan hingga mengarah ke belakang, mulai dari area kolam air mancur.
Pengaturan tersebut juga akan disesuaikan dengan pola parkir kendaraan roda empat yang diarahkan menghadap ke bagian tengah kawasan.
Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin memastikan penataan kawasan Terminal Singaparna dan Gebu tidak menggunakan APBD Kabupaten Tasikmalaya.
Pembiayaan diperoleh melalui program CSR dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).”Anggarannya dari mana? CSR SMI. Kita dapat pembiayaan, saya minta alokasi CSR-nya. Jadi meski tanpa APBD, dengan pengelolaan yang tepat penataan ini tetap bisa terealisasi,” kata Cecep.
Dengan dukungan dana CSR tersebut, Pemkab Tasikmalaya dapat menjalankan penataan kawasan tanpa menambah beban belanja APBD tahun berjalan.
Penataan Terminal Singaparna dan kawasan Gebu diharapkan dapat meningkatkan ketertiban lalu lintas, memperjelas fungsi ruang, serta memberikan pelayanan yang lebih nyaman bagi masyarakat.