IDERAKYAT.COM — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan publik setelah beredar video dugaan adanya ulat dalam hidangan makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat di Desa Bojongkapol, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
Video tersebut viral di media sosial dan memicu keresahan masyarakat. Dalam rekaman yang beredar, tampak makanan yang diduga merupakan menu MBG ditemukan dalam kondisi tidak layak konsumsi karena terdapat ulat pada salah satu sajian. Peristiwa itu pun langsung menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat dan aparat penegak hukum.
Pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Tasikmalaya, Roni Romansyah, menyampaikan keprihatinannya atas dugaan makanan tidak higienis dalam program nasional yang menjadi perhatian pemerintah pusat tersebut.
Menurut Roni, dugaan temuan makanan berulat pada program MBG bukan kali pertama terjadi. Namun, kejadian-kejadian sebelumnya disebut tidak banyak terekspos ke publik.
“Pada hari ini terjadi kejadian yang sangat memprihatinkan, di mana sajian MBG diduga terdapat ulat. Ini bukan kejadian pertama, sebelumnya juga pernah terjadi,” ujar Roni Romansyah kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Ia menilai pengelolaan dapur MBG, khususnya di wilayah pelosok, harus dilakukan secara profesional dan memenuhi standar kebersihan pangan. Pasalnya, program tersebut menyangkut kesehatan dan kebutuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat utama.
“Jangan mentang-mentang dapurnya berada di pelosok lalu pengelolaannya dilakukan sembarangan. Makanan yang disajikan harus higienis dan aman dikonsumsi. Kami dari ICMI sangat menyayangkan kejadian ini,” katanya.
Roni menegaskan, Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam upaya menciptakan generasi emas Indonesia di masa depan. Karena itu, pelaksanaannya di lapangan harus benar-benar diawasi agar tujuan besar program tidak tercoreng akibat kelalaian pengelola.
“Presiden sudah menggulirkan program besar untuk menyongsong generasi emas Indonesia. Namun jika pengelolaan di bawah dilakukan asal-asalan, tentu sangat disayangkan. Gizi yang diterima keluarga penerima manfaat harus benar-benar terjamin kualitas dan kebersihannya,” tegasnya.
Tak hanya meminta evaluasi internal, Roni juga mendesak adanya audit menyeluruh terhadap dapur penyedia MBG di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan, ia meminta aparat penegak hukum turun tangan apabila ditemukan adanya unsur kelalaian maupun pelanggaran dalam proses pengolahan makanan.
“Saya meminta dapur MBG diaudit secara menyeluruh. Jika ditemukan unsur kelalaian, maka perlu dibawa ke ranah hukum agar menjadi bahan evaluasi dan ada efek jera. Kami juga meminta kepolisian segera memeriksa kasus ini,” ujarnya.
Menurutnya, kasus tersebut harus menjadi momentum bagi aparat untuk memastikan seluruh pengelola dapur MBG bekerja sesuai standar keamanan pangan dan aturan yang berlaku.
“Ini menjadi momentum bahwa dapur MBG tidak kebal hukum. Jika memang ditemukan pelanggaran, maka penegakan hukum harus dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu, Kapolsek Bojonggambir, Iptu Agus Sukmana, membenarkan pihaknya telah menerima informasi terkait video dugaan makanan MBG berulat yang beredar di masyarakat.
“Memang kami akan menelusuri informasi ini. Dalam video yang beredar terdapat hidangan yang diduga menu MBG dan ditemukan ulat,” kata Agus.
Pihak kepolisian, lanjut Agus, akan melakukan pendalaman untuk memastikan kebenaran video tersebut sekaligus menelusuri asal-usul makanan yang diduga bermasalah.
Di sisi lain, Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Ruby Azhara, memastikan pihaknya akan segera menerjunkan tim investigasi guna melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Terima kasih atas informasinya. Kami akan menurunkan tim untuk menelusuri dan mendeteksi laporan ini, terutama terhadap SPPG yang diduga menyediakan hidangan tersebut,” ujar Ruby.
Kasus dugaan makanan MBG berulat ini kini menjadi perhatian luas masyarakat karena program tersebut menyasar anak-anak dan pelajar sebagai penerima utama. Warga berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dapur MBG agar kualitas makanan yang disalurkan benar-benar memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan kelayakan konsumsi.