IDERAKYAT.COM – Sejumlah pedagang bensin eceran di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, mengaku resah dengan ulah oknum yang mengatasnamakan wartawan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mereka mengaku didatangi hingga mendapat tekanan terkait legalitas penjualan bahan bakar minyak (BBM) eceran. Bahkan, dugaan permintaan uang disebut mencapai puluhan juta rupiah.
Keluhan tersebut mencuat setelah sejumlah pedagang di wilayah Tasikmalaya Selatan menyampaikan pengalaman mereka kepada Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi.
Dedi mengungkapkan, kedatangan oknum yang mengaku sebagai wartawan dan anggota LSM tersebut dinilai bukan sekadar mempertanyakan legalitas usaha. Sebab, dalam beberapa kejadian, kedatangan mereka justru berujung pada dugaan permintaan sejumlah uang.
“Dari beberapa kasus yang pernah terjadi di wilayah Tasikmalaya Selatan, kehadiran para oknum ini ujung-ujungnya malah meminta sejumlah uang yang nilainya hingga puluhan juta rupiah,” ungkap Dedi, Sabtu (14/11/2026).
Menurutnya, praktik tersebut sangat memberatkan pedagang kecil. Sebab, keuntungan penjualan bensin eceran terbilang sangat tipis, yakni hanya sekitar Rp500 hingga Rp1.000 per liter.
Keuntungan itu pun belum sepenuhnya menjadi pendapatan bersih. Sebagian harus digunakan untuk biaya operasional, termasuk transportasi saat membeli BBM ke SPBU.
Dedi menilai keberadaan pedagang bensin eceran memiliki peran penting bagi masyarakat di wilayah pelosok. Terlebih, tidak semua desa memiliki akses SPBU yang mudah dijangkau.
“Masyarakat sebenarnya merasa sangat terbantu dengan hadirnya pedagang bensin eceran ketimbang harus pergi jauh ke SPBU. Selain warga biasa, keberadaan mereka juga sangat menopang ribuan nelayan yang setiap hari menggantungkan kebutuhan BBM untuk melaut mencari ikan,” jelasnya.
Sebagai sesama pelaku usaha bensin eceran, Dedi mengaku memahami kondisi yang dihadapi para pedagang. Ia pun meminta agar tidak ada pihak yang memanfaatkan persoalan administrasi dan legalitas untuk menekan masyarakat kecil.
Ia bahkan menyatakan siap memberikan pembelaan apabila praktik intimidasi dan dugaan pemerasan tersebut terus terjadi.
“Jika suatu saat ada yang datang dan meresahkan, kami siap beradu argumen apabila kehadiran mereka memang bertujuan memeras masyarakat kecil,” tegasnya.
Dedi mendesak aparat penegak hukum segera menelusuri laporan masyarakat dan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum apabila ditemukan unsur pidana. Ia juga meminta pemerintah menghadirkan regulasi yang jelas untuk melindungi usaha distribusi BBM di wilayah pelosok.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan gerai penjualan BBM resmi di setiap desa melalui koperasi atau pemerintah desa.
“Saran kami, di setiap desa minimal harus ada satu gerai penjualan BBM resmi yang dikelola oleh koperasi atau pemerintah desa sebagai kepanjangan tangan Pertamina. Dengan begitu, distribusi energi ke pelosok terjamin secara legal dan masyarakat tidak lagi menjadi sasaran intimidasi,” pungkasnya.
Keluhan serupa juga disampaikan pengelola SPBU Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya. Mereka mengaku merasa terganggu dengan kedatangan sejumlah orang yang mengaku sebagai wartawan dan mempertanyakan pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken.
Pengawas SPBU Cipatujah menegaskan, pelayanan pembelian BBM menggunakan jeriken di tempatnya dilakukan berdasarkan prosedur dan dokumen rekomendasi resmi dari instansi terkait.
Menurutnya, pembelian BBM tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya nelayan dan petani yang telah mengantongi surat rekomendasi.
“Kami bisa layani pengisian jeriken karena mereka memiliki surat rekomendasi dari dinas terkait. Ada yang dari UPTD khusus untuk peruntukan nelayan, dan dari Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) untuk sektor pertanian,” jelasnya, Sabtu (14/11/2026).
Ia menerangkan, kuota dan jumlah BBM yang diberikan kepada konsumen disesuaikan dengan peruntukan dalam surat rekomendasi.
Namun, kedatangan sejumlah orang yang mengaku dari media disebut kerap diikuti dengan pertanyaan berulang kepada petugas maupun konsumen yang sedang melakukan pembelian.
“Kami sudah mempertegas bahwa kami melayani karena sesuai prosedur yang sudah mereka tempuh, terutama dari segi pengisian yang disesuaikan dengan peruntukannya,” katanya.
Meski telah memberikan penjelasan, pihak SPBU mengaku masih mendapat pertanyaan lain yang dinilai sudah mengganggu aktivitas pelayanan.
“Dengan kedatangan orang-orang yang mengaku media itu, kami terus terang merasa risih. Tidak cukup dijelaskan sampai di situ saja, mereka malah menginterogasi yang lain-lain,” keluhnya.
Pihak SPBU berharap aparat berwenang dapat menindaklanjuti persoalan tersebut agar pelayanan BBM kepada nelayan dan petani tidak terganggu.
Sementara itu, Polres Tasikmalaya membenarkan telah menerima informasi dan pengaduan masyarakat pesisir terkait dugaan intimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan wartawan dan LSM.
Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Papa Rihi melalui Kasi Humas Polres Tasikmalaya, AIPDA Triana Anggasari, S.H., mengatakan pihaknya telah mengetahui keresahan yang dialami masyarakat di wilayah Tasikmalaya Selatan.
“Benar, kami telah menerima informasi dan pengaduan dari masyarakat pesisir terkait adanya keresahan terhadap oknum tersebut,” ujar Triana saat dikonfirmasi, Sabtu (14/11/2026).
Ia memastikan pengaduan tersebut akan ditindaklanjuti oleh jajaran kepolisian, terutama terkait dugaan intimidasi dan permintaan uang terhadap para pelaku usaha kecil.
“Informasi dan pengaduan masyarakat ini akan segera ditindaklanjuti oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Tasikmalaya,” tegasnya.
Penanganan kepolisian diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi pedagang kecil dan masyarakat yang membutuhkan akses BBM di wilayah pelosok Kabupaten Tasikmalaya.