IDERAKYAT.COM – DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya transparan terkait skema pembayaran pinjaman daerah sebesar Rp 230 miliar kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk pembangunan infrastruktur jalan.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Burhanudin Muslim, meminta pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka sumber anggaran pembayaran, mekanisme cicilan, hingga tahapan pengembalian pinjaman tersebut.
Menurutnya, pinjaman daerah bukan sekadar persoalan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyangkut tanggung jawab keuangan daerah yang harus diselesaikan dalam beberapa tahun ke depan.
“Pemkab Tasikmalaya harus membuka secara transparan skema pembayaran pinjaman ini. Masyarakat perlu tahu sumber anggarannya dari mana, bagaimana mekanisme cicilannya, dan sejauh mana kesiapan pemerintah daerah untuk membayar,” ujar Burhanudin.
Ia juga meminta Pemkab Tasikmalaya memberikan kepastian mengenai pembayaran tahap pertama yang harus direalisasikan tahun ini. Informasi tersebut penting agar masyarakat mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban sesuai jadwal yang telah disepakati.
“Pembayaran setiap tahunnya harus jelas. Apakah bisa terbayar atau tidak, pemerintah harus menyampaikan secara terbuka. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui pembangunan jalannya, tetapi tidak tahu bagaimana utang daerah itu dikembalikan,” tegasnya.
Selain menyoroti transparansi pembayaran pinjaman Rp 230 miliar, KNPI Kabupaten Tasikmalaya juga mengingatkan pemerintah agar menjaga kualitas pembangunan jalan yang dibiayai melalui pinjaman PT SMI.
Burhanudin menilai, proyek infrastruktur tidak boleh hanya mengejar target penyelesaian. Pemerintah harus memastikan pekerjaan kontraktor sesuai spesifikasi teknis dan standar mutu agar jalan dapat digunakan dalam jangka panjang.
“Jangan sampai pinjaman daerah belum lunas, tetapi jalan yang dibangun sudah rusak kembali. Ini tentu sangat disayangkan. Masyarakat harus mendapatkan manfaat pembangunan yang bertahan lama,” ungkapnya.
Ia menambahkan, pengawasan proyek pembangunan jalan harus diperketat sejak tahap pengerjaan hingga penyelesaian. Pemerintah juga harus memastikan kontraktor bertanggung jawab terhadap kualitas hasil pekerjaan.
“Ini uang pinjaman yang nantinya harus dikembalikan. Jadi, kualitas pembangunannya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai pemerintah dan masyarakat justru menanggung kerugian akibat pekerjaan yang tidak maksimal,” tambahnya.
KNPI berharap Pemkab Tasikmalaya segera membuka informasi mengenai skema pembayaran pinjaman daerah kepada PT SMI, termasuk sumber pembiayaan dan realisasi cicilan setiap tahunnya.
Transparansi dinilai penting agar penggunaan pinjaman Rp 230 miliar untuk pembangunan jalan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sekaligus tidak menimbulkan persoalan keuangan daerah pada masa mendatang.