Perkuat Pengawasan Pemerintah, Inspektorat Tasikmalaya Tingkatkan Kapabilitas APIP

Pendampingan Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP) yang difasilitasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

IDERAKYAT.COM  — Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengawasan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel.

Penguatan tersebut dilakukan melalui Pendampingan Penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP) yang difasilitasi Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan berlangsung selama lima hari, Senin hingga Jumat, dengan lokasi kegiatan di Aula Wirangwangsa dan Aula Anggadipa Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, H. Enjang Rahmat Sodik, S.H., M.H., mengatakan pendampingan dari BPKP Jawa Barat menjadi langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme dan independensi APIP dalam menjalankan fungsi pengawasan internal pemerintah daerah.

“Melalui asistensi dan evaluasi dari Perwakilan BPKP Jawa Barat, kami berikhtiar memastikan bahwa kelembagaan pengawasan di Kabupaten Tasikmalaya memiliki kapabilitas yang adaptif, berintegritas, serta relevan dalam mengawal seluruh program pembangunan daerah,” ujar Enjang, Kamis (13/8/2026).

Enjang menjelaskan, perkembangan tata kelola pemerintahan menuntut APIP tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif atau formal.

APIP juga memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi risiko, memperkuat sistem pengendalian internal, serta memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan sesuai tujuan.

Karena itu, manajemen risiko dan pengendalian internal menjadi bagian penting dalam penguatan kapabilitas APIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Pendampingan BPKP Jawa Barat dilakukan melalui berbagai kegiatan, mulai dari diskusi, pemaparan materi teknis hingga verifikasi dokumen pengawasan.

Dari proses tersebut, BPKP Jawa Barat juga memberikan sejumlah rekomendasi strategis yang dapat digunakan Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pengawasan.

Menurut Enjang, peningkatan kapabilitas APIP memiliki dampak yang lebih luas karena berkaitan langsung dengan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Pengawasan internal yang efektif dapat membantu pemerintah mengantisipasi berbagai risiko dalam pelaksanaan program, meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

“Penguatan kapasitas pengawasan internal ini pada akhirnya bermuara pada kepentingan masyarakat. Pengawasan yang efektif dan transparan akan mendorong efisiensi tata kelola anggaran serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tuturnya.

Dengan pendampingan dan evaluasi tersebut, Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya diharapkan semakin mampu menjalankan peran strategis APIP dalam mengawal pembangunan daerah.

Penguatan kapabilitas APIP juga menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang lebih transparan, akuntabel, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.