IDERAKYAT.COM – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya resmi menjalin kerja sama pembiayaan dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mempercepat perbaikan infrastruktur jalan.
Melalui skema pinjaman daerah senilai Rp230,25 miliar, sebanyak 63 kilometer jalan rusak ditargetkan segera diperbaiki mulai tahun ini. Penandatanganan akad pinjaman dilakukan di Pendopo Baru Tasikmalaya, Kamis (30/4/2026).
Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai solusi atas keterbatasan anggaran daerah, terutama setelah adanya rasionalisasi transfer ke daerah yang mencapai Rp312 miliar.
“Di tengah kondisi anggaran yang dirasionalisasi secara nasional, alhamdulillah Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan kepercayaan dari BUMN mitra keuangan. Banyak ruas jalan yang rusak dan setelah melalui kajian, pembiayaan ini akhirnya bisa direalisasikan,” ujar Cecep.
Cecep menegaskan bahwa skema pinjaman yang digunakan menyerupai Dana Alokasi Khusus (DAK), sehingga alur keuangannya dijamin transparan. Proses lelang tetap dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), sementara pencairan dana tidak melalui pemerintah daerah.
“Perlu ditegaskan, tidak ada uang yang masuk ke bupati atau kas daerah. Dana tetap berada di PT SMI dan akan dibayarkan langsung kepada kontraktor melalui Bank BJB sesuai progres pekerjaan,” tegasnya.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Alayubi, menambahkan bahwa pinjaman daerah merupakan hal yang lazim dilakukan selama diperuntukkan bagi pembangunan produktif. Ia menyebut proyek ini tidak hanya fokus pada perbaikan jalan, tetapi juga mencakup pembangunan drainase.
“Pembiayaan ini bisa dikembalikan melalui sumber pendapatan daerah seperti pajak. Nilainya memang cukup besar karena pengerjaan dilakukan satu paket dengan drainase, sehingga manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Asep.
Pihak PT SMI, Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek, Faaris Pranawa, menyebut Kabupaten Tasikmalaya sebagai salah satu daerah yang progresif dalam memanfaatkan skema pembiayaan alternatif.
“Tahun ini ada sekitar 90 pemerintah daerah yang mengakses pembiayaan, dan Tasikmalaya termasuk pelopor. Program ini juga mendukung sektor ketahanan pangan melalui perbaikan infrastruktur,” ungkapnya.
Faaris memastikan bahwa pencairan dana dilakukan secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan di lapangan dan diawasi ketat oleh konsultan independen.
“Pencairan tidak dilakukan sekaligus. Setiap tahapan diawasi untuk memastikan kualitas pekerjaan. Kami optimistis pengembalian pinjaman akan berjalan aman,” tambahnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Andi Supriadi, mengapresiasi langkah percepatan pembangunan tersebut, namun mengingatkan pentingnya pengawasan dari masyarakat.
“Pembangunan ini tentu harus kita dukung bersama. Namun masyarakat juga perlu ikut mengawasi, karena ini merupakan beban utang daerah yang akan dicicil selama lima tahun,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menargetkan proses lelang proyek segera dilaksanakan dalam waktu dekat, sehingga pengerjaan fisik perbaikan jalan dapat dimulai pada tahun 2026 ini.