IDERAKYAT.COM — Kabupaten Tasikmalaya termasuk daerah ketiga paling rawan bencana di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari data yang ada bahwa, sejak Januari hingga November 2025, lebih dari 400 titik kejadian bencana alam terjadi.
Mendapati kondisi itu, Pemkab Tasikmalaya bersama Polres Tasikmalaya menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Penanganan Bencana Alam di Wilayah Hukum Polres Tasikmalaya, Rabu (5/11/2025).
Rapat koordinasi dipimpin oleh Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, didampingi Kapolres Tasikmalaya AKBP Haris Dinzah, dan Danramil Singaparna Kapten Inf Mukhlis.
Baca juga : FK Tagana Gerak Cepat Evakuasi Pohon Tumbang, Lalin Jalan Muktamar Lancar
‘Bencana alam di wilayahnya harus menjadi perhatian utama. Sampai bulan ini selama tahun 2025 ada 400 titik kejadian bencana alam. Tentu itu membuktikan bahwa Kabupaten Tasikmalaya berisiko tinggi terhadap terjadinya bencana alam,” kata Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi.
Terlebih lagi, lanjut Asep Sopari, ada peringatan serius dari BMKG, yang menyarankan warga untuk tidak keluar rumah saat cuaca ekstrem. Hal itu dapat diartikan bahwa, ada indikasi yang membahayakan jiwa dan harta benda.
Rakor digelar untuk penyamaan persepsi dan mematangkan kesiapsiagaan antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab), TNI, Polri, relawan TAGANA, dan seluruh perangkat daerah. Tujuannya untuk memastikan penanganan bencana, mulai dari tanah longsor, banjir bandang, hingga potensi tsunami dan bencana gunung berapi, dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Baca juga : Ibu Wakil Bupati Terkesan Potensi UMKM Hingga Dalang Cilik Desa Geresik
“Kami berharap langkah-langkah penanganan bencana dapat dilakukan secara terencana, terpadu, dan menyeluruh,” kata Asep.
Ditempat sama, Kapolres Tasikmalaya, AKBP Haris Dinzah, menjelaskan bahwa rakor ini merupakan langkah koordinatif antar-stakeholder untuk memastikan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi potensi bencana.
“Koordinasi ini tidak hanya sebatas gelar pasukan, tetapi juga momentum untuk penyamaan persepsi antara semua pihak terkait, mulai dari Pemkab, TNI, hingga berbagai unsur relawan,” jelas Haris.