Tasikmalaya Peringkat Kedua Rawan Bencana di Jabar, Wabup Asep Sopari Ingatkan Ancaman Cuaca Ekstrem

Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-ayubi

IDERAKYAT.COM – Ancaman cuaca ekstrem yang berpotensi memicu bencana alam menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih, Kabupaten Tasikmalaya tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi kedua di Jawa Barat.

Menghadapi ancaman tersebut, Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, menegaskan pentingnya memperkuat mitigasi bencana, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, serta mengembalikan fungsi ekologis alam melalui gerakan penghijauan secara masif.

Menurut Asep, ancaman bencana di Kabupaten Tasikmalaya bukan persoalan baru. Setiap tahun, berbagai wilayah di daerah tersebut dihadapkan pada ancaman bencana hidrometeorologi maupun geologi, mulai dari tanah longsor, pergerakan tanah, banjir, hingga kekeringan.

Asep Sopari Sambut Program Berobat Gratis Jabar, Ini Catatan Pemkab Tasikmalaya

Kondisi tersebut menuntut pemerintah dan masyarakat untuk tidak hanya bergerak ketika bencana terjadi, tetapi juga melakukan langkah pencegahan sejak dini.

“Maka menjadi sangat penting yang namanya mitigasi bencana. Seperti diketahui, Kabupaten Tasikmalaya memiliki indeks risiko kebencanaan urutan kedua se-Jawa Barat. Ini menjadi hal yang nyata dan faktual bagi kita,” ujar Asep Sopari Al Ayubi, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, Pemkab Tasikmalaya telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menghadapi ancaman bencana yang berbeda pada musim kemarau dan penghujan.

Saat musim kemarau, persoalan utama yang kerap muncul adalah krisis air bersih. Untuk mengantisipasinya, pemerintah daerah telah mengalokasikan program pembangunan sumur bor melalui APBD Perubahan. Program tersebut diharapkan dapat terus diperkuat pada tahun-tahun berikutnya.

Pemkab Tasikmalaya Perkuat Akuntabilitas Keuangan, Wabup Asep: Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jadi Prioritas

Sementara saat memasuki musim penghujan, ancaman banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah membutuhkan perhatian lebih serius. Karena itu, Asep menekankan dua langkah utama, yakni meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan memulihkan fungsi alam.

Pertama, masyarakat diminta meningkatkan kesadaran terhadap potensi bencana di lingkungan masing-masing. Kewaspadaan harus dibangun sejak dini, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan rawan longsor, bantaran sungai, serta wilayah pesisir selatan.

Ancaman yang perlu diantisipasi bukan hanya banjir dan longsor, tetapi juga bencana geologi seperti gempa bumi hingga tsunami.

Kedua, Pemkab Tasikmalaya mendorong gerakan penghijauan secara masif melalui penanaman pohon di kawasan hutan rakyat maupun lahan milik pemerintah.

Menurut Asep, keberadaan pepohonan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Selain membantu meningkatkan daya serap air dan menjaga ketersediaan cadangan air saat musim kemarau, akar pepohonan juga berfungsi memperkuat struktur tanah sehingga dapat mengurangi risiko longsor ketika hujan deras mengguyur.

Ia menilai, pemulihan fungsi ekologis tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar gerakan penghijauan menjadi upaya bersama dalam mengurangi risiko bencana.

“Untuk mengurangi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh dua musim itu, kita harus mengembalikan fungsi alam, terutama lewat penanaman pohon. Gerakan ini harus masif, karena itulah langkah konkret yang paling minimal bisa kita lakukan bersama untuk meminimalkan dampak bencana,” pungkasnya.