IDERAKYAT.COM – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyiapkan strategi komprehensif dalam menghadapi krisis air bersih dan ancaman kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Penanganan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih dalam kondisi darurat, pembangunan sumur bor berkapasitas besar sebagai solusi jangka menengah, hingga gerakan reboisasi dan konservasi lingkungan sebagai langkah jangka panjang.
Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penanganan Kekeringan yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Jumat (7/8/2026).
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, mengatakan pemerintah daerah bergerak cepat untuk memastikan masyarakat yang terdampak kekeringan tetap mendapatkan pasokan air bersih. Untuk tahap darurat, seluruh distribusi bantuan air bersih dipusatkan melalui koordinasi BPBD Kabupaten Tasikmalaya dengan melibatkan berbagai pihak.
“Kekurangan atau krisis air ini, terutama untuk kedaruratan dan jangka pendek, betul-betul harus terpenuhi atas koordinasi dari BPBD. Pemerintah daerah bergerak cepat dengan menggandeng BUMD, BAZNAS, Darul Tauhiid, hingga perusahaan penyedia air,” ujar Asep.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar distribusi air bersih dapat menjangkau seluruh daerah yang mengalami kesulitan air selama musim kemarau.
Selain penanganan darurat, Pemkab Tasikmalaya juga menyiapkan solusi jangka menengah melalui pembangunan sumur bor berkapasitas besar di setiap kecamatan. Program tersebut direncanakan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun ini.
Asep berharap pembangunan sumur bor tidak hanya mengandalkan anggaran pemerintah daerah, tetapi juga mendapat dukungan dari pokok-pokok pikiran (Pokir) 50 anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya agar seluruh wilayah rawan kekeringan dapat terlayani secara merata.
“Kewajiban pemerintah adalah memastikan tahun ini tiap kecamatan memiliki sumur bor yang memadai dengan kapasitas diperbesar. Anggap saja satu kecamatan mengalami kekeringan, kebutuhannya sangat besar. Jadi pembangunan tidak boleh setengah-setengah karena anggaran itu sejatinya untuk masyarakat,” tegasnya.
Lokasi pembangunan sumur bor nantinya akan disesuaikan dengan potensi sumber air tanah di masing-masing wilayah sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal ketika musim kemarau kembali terjadi.
Tak hanya mengandalkan APBD, Pemkab Tasikmalaya juga menjalin kerja sama dengan lembaga sosial internasional. Saat ini usulan pembangunan sumur bor dari lima kecamatan telah diajukan kepada Qatar Charity dan beberapa titik lokasi telah memasuki tahap survei kelayakan.
Pemerintah berharap fasilitas sumur bor tersebut dapat mulai beroperasi sebelum atau saat awal musim hujan yang diperkirakan tiba pada Oktober mendatang sehingga mampu menjadi cadangan pasokan air bagi masyarakat pada musim kemarau berikutnya.
Di sisi lain, Asep mengingatkan bahwa ancaman bencana tidak berhenti ketika musim kemarau berakhir. Justru pada masa transisi menuju musim hujan, masyarakat perlu mewaspadai potensi pergerakan tanah dan longsor akibat kondisi tanah yang retak serta kehilangan daya ikat setelah mengalami kekeringan berkepanjangan.
“Yang harus diwaspadai justru pasca atau awal musim hujan. Kondisi tanah yang gembur dan pecah-pecah akibat kemarau panjang sangat rentan ketika tertimpa air hujan. Para camat diminta keliling ke masyarakat untuk mengantisipasi bencana lingkungan,” katanya.
Sebagai langkah jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya akan memperkuat upaya konservasi lingkungan melalui gerakan penanaman pohon secara masif di daerah tangkapan air. Program tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan sumber air sekaligus mempertahankan kualitas lingkungan Kabupaten Tasikmalaya.
Selain itu, pemerintah juga akan menerbitkan surat imbauan serta memperkuat koordinasi dengan Perum Perhutani KPH Tasikmalaya dan Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Wilayah VI Tasikmalaya melalui program Tasik Hejo.
Melalui sinergi tersebut, Pemkab Tasikmalaya berupaya melindungi kawasan resapan air di wilayah hulu sekaligus mencegah praktik penebangan liar (illegal logging) yang berpotensi memperparah krisis air dan meningkatkan risiko bencana alam di masa mendatang.
Dengan strategi penanganan yang dilakukan secara bertahap, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berharap kebutuhan air bersih masyarakat dapat terpenuhi selama musim kemarau, sekaligus membangun sistem pengelolaan sumber daya air yang lebih berkelanjutan untuk menghadapi perubahan iklim di masa depan.