IDERAKYAT.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kabupaten Tasikmalaya dipercaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang menjadi tuan rumah Launching Anindhacitya #13, sebuah forum nasional yang digagas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Selasa (30/6/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Command Center Kabupaten Tasikmalaya itu mengangkat tema “Membangun Imunitas Birokrasi dari Korupsi: Strategi Preventif melalui Integrasi MCSP dan IEPK”. Forum ini digelar secara hybrid dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
Launching Anindhacitya #13 menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui penerapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) yang dipadukan dengan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK). Integrasi kedua sistem tersebut diharapkan mampu membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Bupati Tasikmalaya, Dr. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd., M.AP., mengaku bangga atas kepercayaan yang diberikan BPKP RI kepada Kabupaten Tasikmalaya sebagai lokasi perdana pelaksanaan program berskala nasional tersebut.
Menurut Cecep, meskipun kegiatan dipusatkan di Kabupaten Tasikmalaya, peserta yang mengikuti secara daring berasal dari seluruh Inspektorat Kabupaten dan Kota di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa Launching Anindhacitya #13 memiliki peran penting dalam memperkuat budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.
Antusiasme peserta pun sangat tinggi. Seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan hadir secara langsung, sedangkan aparatur kecamatan, pemerintah desa, MKKS, puskesmas, BLUD, hingga BUMD mengikuti kegiatan secara virtual.
“Peserta daring mencapai lebih dari 1.000 titik. Jika setiap titik diikuti sekitar 10 orang, maka lebih dari 10 ribu aparatur mengikuti kegiatan ini. Ini menjadi bukti komitmen bersama dalam membangun integritas birokrasi dari pusat hingga daerah,” kata Cecep.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut juga sejalan dengan visi RPJMD Kabupaten Tasikmalaya dalam mempercepat transformasi pelayanan publik berbasis digital. Digitalisasi dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus memperkuat sistem pengawasan pemerintahan.
Menurutnya, penggunaan sistem elektronik mampu mengurangi biaya perjalanan dinas, konsumsi rapat, hingga penggunaan alat tulis kantor tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemkab Tasikmalaya juga akan meluncurkan surat tugas elektronik (e-Government) mulai Juli 2026. Seluruh surat tugas akan diterbitkan secara digital dan setiap laporan pelaksanaan tugas wajib dikirim secara real time dari lokasi kegiatan dengan titik koordinat GPS.
Selain itu, Pemkab Tasikmalaya terus mendorong penerapan transaksi non tunai melalui QRIS, transfer bank, dan uang elektronik sebagai langkah mempersempit peluang terjadinya pungutan liar maupun penyalahgunaan keuangan.
Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, Ikhwan Mulyawan. Ia menilai Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem pengendalian korupsi yang dimulai dari tingkat pimpinan hingga pemerintah desa.
Menurut Ikhwan, antusiasme aparatur di Kabupaten Tasikmalaya menjadi modal penting dalam membangun budaya integritas. Ia juga mengapresiasi pemanfaatan Command Center dan sistem e-Office yang dinilai mampu meningkatkan efektivitas pengawasan serta mempercepat proses pengambilan keputusan.
BPKP berharap Pemkab Tasikmalaya terus menjaga konsistensi dalam memperkuat integritas aparatur dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik agar manfaat efisiensi, transparansi, serta pencegahan korupsi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Dengan menjadi tuan rumah Launching Anindhacitya #13, Pemkab Tasikmalaya menegaskan komitmennya sebagai pelopor reformasi birokrasi dan penguatan sistem pencegahan korupsi berbasis teknologi di Indonesia.