IDERAKYAT.COM – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) terus memperkuat pengawasan pelaksanaan program MBG di berbagai wilayah. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program sekaligus memastikan kualitas pelayanan dan pemenuhan standar di setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya, Rubi Azhara mengatakan, pihaknya secara rutin melakukan pengecekan langsung ke lapangan bersama tim pemantau yang telah dibentuk sesuai arahan pengawas program MBG, Forkopimda, serta Deputi Pengawasan MBG pusat.
Menurut Rubi, tim pengawasan dibagi ke dalam tujuh wilayah di Kabupaten Tasikmalaya agar proses monitoring berjalan lebih efektif meskipun kewenangan Satgas masih terbatas.
“Tim kami turun langsung ke masing-masing SPPG untuk memastikan pelayanan berjalan baik dan kualitas program terus meningkat,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pengawasan tersebut tidak hanya sebatas pemeriksaan teknis dapur MBG, tetapi juga pendampingan kepada pengelola agar segera melengkapi berbagai persyaratan administrasi dan perizinan operasional.
Dalam proses pendampingan itu, Satgas juga menegaskan komitmennya untuk menjaga pelaksanaan program tetap bersih dan transparan. Rubi memastikan tidak boleh ada praktik pungutan liar (pungli), percaloan, maupun penyimpangan lainnya dalam pengurusan program MBG.
“Kami ingin seluruh proses berjalan transparan. Tidak boleh ada pungli, calo, ataupun praktik yang merugikan masyarakat,” katanya.
Selain fokus pada kualitas pelayanan makanan bergizi, Satgas MBG juga mendorong keterlibatan produk pertanian lokal dan pelaku UMKM dalam memenuhi kebutuhan bahan baku program tersebut.
Rubi menyebut, pemerintah daerah ingin agar rantai pasok kebutuhan MBG dapat dipenuhi dari hasil produksi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sendiri. Untuk itu, Dinas Pertanian disiapkan untuk memfasilitasi kebutuhan pasokan apabila diperlukan.
“Program MBG ini jangan sampai bergantung pada produk dari luar daerah. Kami ingin produk lokal dan UMKM masyarakat ikut diberdayakan,” ungkapnya.
Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat melalui pemberdayaan petani dan pelaku usaha lokal.
Dalam pelaksanaan pengawasan, Satgas MBG Kabupaten Tasikmalaya melibatkan berbagai instansi lintas sektor, di antaranya Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, bagian perizinan PBG, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, hingga BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
“Sementara untuk SPPG yang perizinannya belum lengkap, nantinya akan dilakukan evaluasi lanjutan setelah operasional berjalan dan seluruh syarat dipenuhi,” pungkas dia.