IDERAKYAT.COM — Isu korupsi dan konflik kepentingan di tubuh pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan sorotan tajam dari Koalisi Mahasiswa Rakyat Tasikmalaya (KMRT). Hal itu dilontarkan massa KMRT saat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Bupati, Rabu 9 Desember 2025.
Dalam orasinya, Ketua KMRT, Ahmad Ripa, mendesak evaluasi total terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Karena selama ini, komitmen anti korupsi di birokrasi Tasikmalaya dinilai sangat lemah.
Hal itu terlihat dari anjloknya Skor Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yang turun menjadi 69,33 persen.
Baca juga : Lantik 215 Pejabat, Bupati Tasikmalaya Ingatkan Komitmen, Etika dan Integritas
“Banyak kebijakan tidak berpihak pada rakyat, tetapi pada segelintir kelompok yang berkepentingan,” kata Ahmad Ripa.
Ahmad Ripa, mencontohkan salah satu program yang dinilai banyak dugaan konflik kepentingan. Yaitu dalam dalam pengelolaan manajemen program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dimana, banyak dugaan keterlibatan legislatif dalam urusan bisnis operasional.
“Bahkan ada satu dewan memiliki 4 dapur MBG,” ujar Ripa.
Baca juga : Menghadapi Ancaman Hidrometeorologi, Pemkab Tasik Tetapkan Siaga Bencana Hingga April 2026
Padahal seharunya, lanjut Ripa, DPRD seharusnya menjadi pengontrol, bukan malah terlibat dalam praktik yang rawan mark-up harga, termasuk dugaan markup dalam pembelian susu.
Selain MBG, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian. Data menunjukkan adanya pola permasalahan berulang terkait proyek pembangunan yang selalu ditemukan kekurangan volume pekerjaan, memaksa adanya pengembalian anggaran (defisit).
“Persoalan ini membuktikan bahwa pengawasan dan kualitas pembangunan masih sangat lemah, sehingga berdampak langsung pada pelayanan publik,” ujar Ahmad Ripa.
Baca juga : Kantongi 7 Medali, 15 Atlit Pengcab Muaythai Kabupaten Tasikmalaya Lolos Menuju Porprov XV Jabar 2026
Sementara itu Asisten Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Asep Gunadi, yang sempat menemui massa aksi menegaskan komitmen Pemkab Tasikmalaya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Asep menegaskan, Pemkab Tasikmalaya telah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk melakukan pembinaan dan pendampingan tata kelola pemerintahan, khususnya mencegah celah-celah terjadinya tindak pidana korupsi dan gratifikasi.
“Kami tegaskan, jika Pemkab Tasikmalaya sepakat dengan tuntutan dan pandangan para mahasiswa. Kami sudah menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan gratifikasi, salah satunya dengan menggandeng KPK memberikan arahan serta pendampingan,” ujar Asep.