IDERAKYAT.COM – Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya memperkuat pengawasan kolaboratif untuk mengawal pelaksanaan program prioritas nasional agar berjalan efektif, transparan, tepat sasaran, dan akuntabel.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui keikutsertaan jajaran Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam webinar nasional bertajuk Pengawalan Program Kerja Prioritas Nasional Kolaboratif dalam Rangka Membangun Kepercayaan Publik, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan tersebut diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Kurniawan, Kepala Inspektorat Daerah Dadan Wardana, Sekretaris Inspektorat Enjang Rahmat Sodik, serta jajaran pejabat struktural, auditor, dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD).
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana, mengatakan pengawasan pembangunan harus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur agar pelaksanaan program strategis nasional sesuai tujuan.
“Pengawasan pembangunan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial. Melalui pengawasan yang terintegrasi, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil, kami ingin memastikan setiap program strategis nasional di Kabupaten Tasikmalaya berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Dadan.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Enjang Rahmat Sodik, menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Menurutnya, APIP tidak hanya bertugas melakukan pemeriksaan dan pemantauan rutin, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam memberikan penjaminan kualitas (quality assurance) dan layanan konsultansi (consulting).
“Sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meminimalkan potensi risiko dan penyimpangan anggaran. APIP dituntut bergerak lebih proaktif, independen, dan berintegritas agar mampu mendeteksi potensi hambatan sejak dini serta memberikan solusi tata kelola yang sesuai dengan aturan yang berlaku,” kata Enjang.
Ia menambahkan, peningkatan kompetensi auditor dan PPUPD terus didorong melalui pelatihan serta webinar yang melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BPKP.
Melalui pengawasan kolaboratif, Pemkab Tasikmalaya berharap pelaksanaan program prioritas nasional di daerah dapat berjalan sesuai ketentuan, selesai tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang baik serta peningkatan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.