IDERAKYAT.COM – Warga Tasikmalaya Selatan (Tasela) kecewa dengan langkah pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tidak memasukan isu Daerah Otonom Baru (DOB) Tasela dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya 2025–2029.
Dalam RPJMD itu tidak tercantum program percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Tasikmalaya Selatan, yang selama ini menjadi aspirasi besar masyarakat di wilayah selatan.
Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tasikmalaya, Dedi Mulyadi, menuturkan bahwa masyarakat Tasik Selatan sudah lama menunggu realisasi pemekaran wilayah, yang dianggap mampu membuka jalan bagi pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.
Baca juga : DOB Tasela Tak Masuk RPJDM 2025-2029, Anggota Dewan Sebut Pemkab Tasik Tak Konsisten
“Kalau tidak masuk sama sekali, bagaimana ketika moratorium dibuka? Kita akan kehilangan momentum,” kata Dedi.
Dedi menyebut langkah tidak masuknya DOB Tasela melukai perjuangan panjang masyarakat selatan. Terlebih, saat ini Bupati dan Wakil Bupati saat ini yakni Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Ayubi merupakan tokoh asal wilayah selatan.
“Sebagai putra daerah selatan, seharusnya mereka menunjukkan keberpihakan. Warga selatan sampai sekarang belum merasakan pelayanan publik yang optimal,” tambah Dedi.
