IDERAKYAT.COM – Fungsi pengawasan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD KHZ Musthafa Kabupaten Tasikmalaya dipertanyakan. Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Andi Supriyadi, mendesak Dewas tidak sekadar menjalankan tugas secara formalitas, tetapi harus berani mengevaluasi kinerja direktur utama (Dirut) beserta seluruh jajaran manajemen rumah sakit.
Desakan tersebut mencuat menyusul polemik pelayanan pasien yang berujung pada meninggalnya seorang pasien di RSUD KHZ Musthafa. Peristiwa itu menjadi perhatian publik sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai kualitas pelayanan dan sistem pengawasan internal rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Andi menegaskan, Dewas memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pengelolaan rumah sakit berjalan sesuai aturan, termasuk mengawasi kinerja direktur, manajemen pelayanan, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP).
Video Keluarga Pasien Mengamuk di RSUD Tasikmalaya Viral, Ini Kronologinya
Ia bahkan mengingatkan agar fungsi pengawasan tidak sampai terbalik. Menurutnya, Dewas seharusnya menjalankan tugas mengevaluasi manajemen rumah sakit, bukan justru berada dalam posisi seolah-olah dievaluasi oleh direktur utama.
“Dewan Pengawas harus mengevaluasi direktur beserta seluruh jajarannya. Hasil evaluasinya juga harus dipublikasikan kepada masyarakat. Jangan sampai justru Direktur Utama RSUD KHZ yang mengevaluasi Dewan Pengawas. Fungsi pengawasan jangan sampai terbalik,” tegas Andi.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara objektif dan menyeluruh. Tidak hanya menyangkut kinerja direktur, tetapi juga sistem pelayanan, pola koordinasi, tanggung jawab setiap bagian, hingga mekanisme pengambilan keputusan dalam penanganan pasien.
Kasus RSUD KHZ Memanas, DPRD Usulkan Pansus dan Desak Dirut Mundur
Andi juga meminta hasil evaluasi tidak berhenti sebagai dokumen internal. Masyarakat perlu mengetahui apa yang sebenarnya menjadi persoalan, sejauh mana tanggung jawab manajemen, serta langkah konkret yang akan dilakukan untuk memperbaiki pelayanan.
Ia mengingatkan, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan permohonan maaf ataupun penjelasan sepihak dari pihak rumah sakit. Harus ada penelusuran menyeluruh untuk memastikan apakah pelayanan telah berjalan sesuai standar atau justru terdapat kekurangan dalam penerapan SOP.
“Kami turut berduka cita sedalam-dalamnya dan sangat prihatin atas kejadian ini. Keluarga yang datang ke rumah sakit tentu berharap mendapatkan pelayanan dan penanganan medis terbaik. Karena itu, setiap persoalan harus dibuka secara jelas dan transparan,” ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, seluruh proses pelayanan pasien harus ditelusuri secara detail. Mulai dari penerimaan pasien, pemeriksaan awal, tindakan medis, keputusan penanganan, hingga pelayanan selama pasien berada di rumah sakit.
Jika dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran prosedur, kekurangan pelayanan, atau dugaan kelalaian, maka harus ada tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai evaluasi hanya menjadi formalitas untuk meredam kritik publik tanpa menghasilkan perubahan nyata.
“Jangan hanya sebatas evaluasi di atas kertas. Harus jelas apa yang menjadi persoalan, siapa yang bertanggung jawab, dan langkah perbaikan apa yang akan dilakukan. Keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama,” tandasnya.
Andi berharap, polemik RSUD KHZ Musthafa menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan jajaran manajemen untuk membenahi tata kelola rumah sakit secara menyeluruh.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat tidak bisa dipulihkan hanya melalui pernyataan atau janji perbaikan. Rumah sakit harus membuktikannya melalui pelayanan yang profesional, transparan, responsif, serta mengutamakan keselamatan pasien.
“Jangan sampai kejadian serupa kembali terulang dan menimbulkan korban berikutnya. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan layak,” pungkasnya.
