IDERAKYAT.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya menyatakan dukungan terhadap rencana penataan kawasan eks Sekretariat Daerah (Setda) yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya. Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin memastikan aset milik Pemkab tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan penataan kawasan perkotaan, terutama penyediaan lahan parkir dan ruang publik.
Cecep menegaskan, pemanfaatan aset tersebut merupakan bagian dari semangat kolaborasi antara Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya. Terlebih, kawasan eks Setda berada di lokasi strategis yang membutuhkan penataan agar tidak terbengkalai.
Menurutnya, kesepakatan kerja sama kedua daerah sebenarnya sudah terbangun melalui nota kesepahaman (MoU) pada peringatan Hari Jadi Kota Tasikmalaya 2025.
“Semangatnya adalah kerja sama saling mendukung. Kota Tasikmalaya sedang menata kawasan pusat kotanya yang krusial dan membutuhkan kantong parkir. Kabupaten mendorong agar potensi asetnya tidak terbengkalai,” kata Cecep.
Ia menilai, keberadaan aset yang tidak dimanfaatkan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Selain mengurangi keindahan kawasan perkotaan, kondisi tersebut bisa memicu kesemrawutan parkir dan lalu lintas.
“Kalau dibiarkan, kawasan menjadi kumuh dan parkir semrawut. Kasihan Pak Wali Kota dalam menata kotanya,” ujarnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemkab Tasikmalaya telah membuka komunikasi dengan Pemkot Tasikmalaya. Bahkan, sekitar dua minggu lalu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya telah diminta berkoordinasi langsung dengan BPKPD Kota Tasikmalaya untuk membahas pemetaan aset yang berpotensi dimanfaatkan.
Cecep menyebutkan, salah satu opsi yang disiapkan adalah mekanisme pinjam pakai aset antarpemerintah daerah. Dengan skema tersebut, Pemkot Tasikmalaya dapat menggunakan bagian lahan yang belum dibutuhkan Pemkab dalam jangka panjang.
“Intinya Pemkot Tasikmalaya bisa meminjam aset Pemda Kabupaten yang ada di kota melalui skema pinjam pakai. Silakan cari titik yang sekiranya masih lama tidak dipakai oleh kabupaten. Namun, untuk titik yang akan segera digunakan kabupaten, tentu belum bisa dipinjam pakai,” tegasnya.
Meski demikian, Cecep memastikan pemanfaatan aset tetap mempertimbangkan kebutuhan Pemkab Tasikmalaya ke depan. Artinya, tidak seluruh kawasan eks Setda otomatis dapat digunakan oleh Pemkot.
Di sisi lain, dukungan anggaran untuk penataan kawasan tersebut juga telah disiapkan. Pemkab Tasikmalaya bersama DPRD telah menyetujui alokasi anggaran dalam APBD Perubahan 2026 untuk mendukung kegiatan perapihan aset.
Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya optimalisasi barang milik daerah sesuai arahan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta menindaklanjuti catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar aset pemerintah tidak terbengkalai dan kehilangan nilai manfaat.
Terkait surat pemberitahuan dari OPD teknis Pemkab Tasikmalaya, Cecep menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian dari prosedur administratif sebelum pekerjaan perapihan kawasan dilakukan.
Ia berharap, penataan eks Setda tidak hanya menyelesaikan persoalan aset yang belum optimal, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penataan Kota Tasikmalaya.
Kolaborasi kedua daerah tersebut diharapkan mampu menghadirkan kawasan yang lebih tertata, nyaman, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.