Pemkab Tasikmalaya Perkuat Akuntabilitas Keuangan, Wabup Asep: Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Jadi Prioritas

Birokrasi

IDERAKYAT.COM – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al Ayubi, saat membuka kegiatan Entry Meeting dan Pemutakhiran Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Senin (20/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya itu dihadiri jajaran Inspektorat, tim auditor BPK RI Perwakilan Jawa Barat, serta seluruh kepala perangkat daerah (SKPD).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Asep Sopari menyampaikan apresiasi atas kehadiran tim auditor BPK RI. Menurutnya, pemeriksaan yang dilakukan BPK bukan sekadar proses audit, melainkan menjadi momentum strategis untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta pelayanan publik di Kabupaten Tasikmalaya.

Ia menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memandang proses pemeriksaan sebagai bagian dari pembinaan dan evaluasi guna menciptakan pemerintahan yang semakin profesional.

“Pemeriksaan BPK bukanlah semata untuk menemukan kelemahan atau kesalahan. Itu yang perlu digarisbawahi. Tetapi ini merupakan sarana pembinaan agar pemerintah daerah mampu melakukan perbaikan secara berkelanjutan,” ujar Asep Sopari.

Wabup menekankan bahwa keberhasilan pemeriksaan tidak hanya diukur dari hasil audit, tetapi dari sejauh mana rekomendasi BPK mampu ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan tuntas sehingga menghasilkan perubahan nyata dalam sistem pemerintahan.

Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh kepala perangkat daerah agar menjadikan penyelesaian rekomendasi BPK sebagai prioritas utama dan tidak menunggu hingga batas akhir penyelesaian.

“Segera identifikasi setiap rekomendasi, lengkapi bukti pendukung, serta lakukan koordinasi secara aktif dengan Inspektorat Daerah maupun tim BPK agar proses tindak lanjut berjalan optimal,” tegasnya.

Dalam arahannya, Asep Sopari juga memberikan perhatian khusus kepada Inspektorat Daerah agar terus memperkuat fungsi pembinaan, konsultasi, monitoring, dan evaluasi terhadap seluruh perangkat daerah.

Menurutnya, Inspektorat harus mampu menjalankan peran sebagai Early Warning System atau sistem peringatan dini sehingga potensi kesalahan administrasi maupun pengelolaan keuangan dapat dicegah sejak awal.

Ia menilai, apabila perencanaan dilakukan secara akuntabel, pelaksanaan program berjalan tepat waktu, serta pelaporan dilakukan secara disiplin, maka potensi temuan yang berujung pada pengembalian kerugian keuangan negara dapat diminimalkan.

Di akhir sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen melakukan perubahan secara menyeluruh, baik dari sisi budaya kerja maupun sistem tata kelola pemerintahan.

Komitmen tersebut, kata dia, mendapat dukungan penuh dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, hingga Inspektorat sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih profesional dan bertanggung jawab.

“Kami menginginkan adanya perubahan yang sistemik. Dari yang terbiasa menyusun laporan ala kadarnya, sekarang betul-betul harus disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkas Asep Sopari.