IDERAYAT.COM – Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya memperkuat sistem pengawasan internal guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko dengan menggandeng Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat.
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, pada 20–21 Mei 2026, di Aula Bappelitbangda Kabupaten Tasikmalaya tersebut diikuti perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Bimtek ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara agar mampu menerapkan pengendalian intern secara optimal sekaligus mengantisipasi berbagai risiko yang dapat menghambat pelaksanaan program pembangunan.
Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dadan Wardana, S.IP., M.M., mengatakan penerapan SPIP tidak hanya sebatas memenuhi kewajiban administratif, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan serta meminimalkan potensi penyimpangan.
“Bimtek ini merupakan langkah taktis dan strategis untuk memperkuat budaya pengendalian intern di seluruh perangkat daerah. Kami berharap, setelah kegiatan ini setiap instansi mampu mengelola risiko secara mandiri dan melaksanakan program kerja dengan lebih efektif, transparan, serta tetap patuh terhadap regulasi yang berlaku,” ujar Dadan Wardana, Senin (29/6/2026).
Dalam pelaksanaannya, BPKP Provinsi Jawa Barat memberikan berbagai materi strategis mengenai implementasi SPIP secara terintegrasi, mulai dari penguatan struktur pengendalian, peningkatan akuntabilitas kelembagaan, hingga penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peserta juga mendapatkan pembekalan mengenai teknik mengidentifikasi, menganalisis, serta memetakan berbagai potensi risiko yang dapat muncul dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, materi mengenai penguatan sistem pengendalian intern diberikan sebagai upaya membangun mekanisme pencegahan terhadap penyimpangan anggaran maupun penyalahgunaan kewenangan.
Tidak hanya menerima materi di dalam kelas, seluruh peserta mengikuti sesi diskusi interaktif dan coaching clinic penyusunan dokumen pendukung implementasi SPIP sesuai standar yang ditetapkan. Melalui pendekatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengimplementasikan hasil pelatihan secara langsung di masing-masing perangkat daerah.
Antusiasme peserta terlihat selama kegiatan berlangsung. Berbagai persoalan yang dihadapi perangkat daerah di lapangan dibahas bersama narasumber dari BPKP Jawa Barat sehingga menghasilkan berbagai solusi yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Inspektorat Daerah Kabupaten Tasikmalaya optimistis peningkatan kapasitas aparatur melalui Bimtek SPIP dan Manajemen Risiko akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan serta capaian indeks reformasi birokrasi di Kabupaten Tasikmalaya.
Melalui penguatan sistem pengendalian intern yang lebih efektif, pemerintah daerah berharap seluruh program pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.