IDERAKYAT.COM – Penangkapan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung RI dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memicu sorotan dari berbagai kalangan.
Di Kabupaten Tasikmalaya, aktivis kepemudaan mendesak aparat penegak hukum untuk memperluas penyelidikan hingga ke daerah guna memastikan pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai aturan.
Sorotan tersebut disampaikan Aktivis Pemuda Kabupaten Tasikmalaya, Muhammad Satriana Ilham, yang juga merupakan pengurus DPD KNPI Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, pengungkapan kasus di tingkat pusat seharusnya menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan BGN di daerah.
Ilham meminta aparat penegak hukum, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian, tidak hanya berfokus pada proses hukum yang berlangsung di tingkat nasional.
Ia menilai perlu adanya langkah konkret untuk melakukan pendalaman dan pengawasan terhadap pelaksanaan program di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Tasikmalaya.
“Penegakan hukum jangan berhenti di tingkat pusat saja. Aparat perlu turun langsung ke daerah untuk memastikan tidak ada praktik-praktik yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan BGN,” ujarnya.
Menurut Ilham, Kabupaten Tasikmalaya perlu mendapat perhatian khusus karena terdapat sejumlah informasi dan dugaan yang berkembang di masyarakat terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, ia meminta aparat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan dan sesuai ketentuan.
Salah satu hal yang disorotinya adalah dugaan praktik jual beli lokasi atau titik pendirian dapur umum yang disebut-sebut terjadi dalam proses pelaksanaan program.
Selain itu, ia juga menyinggung adanya informasi mengenai dugaan penguasaan sejumlah dapur oleh kelompok atau pihak tertentu yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan program.
Tak hanya itu, Ilham juga meminta aparat menelusuri informasi terkait dugaan penyalahgunaan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berpotensi dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
Menurutnya, seluruh dugaan yang berkembang harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang profesional agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kalau memang tidak ada pelanggaran, tentu harus dibuktikan. Tetapi jika ditemukan adanya penyimpangan, maka harus ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” katanya.
Lebih jauh, Ilham menyoroti peran sejumlah paguyuban yayasan maupun mitra pelaksana program yang seharusnya menjadi bagian dari pengawasan dan pendukung keberhasilan program pemerintah. Namun, ia menilai terdapat indikasi sebagian pihak justru memanfaatkan program untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Menurutnya, lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program semestinya mengedepankan kepentingan masyarakat dan memastikan manfaat program benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat. Ia menegaskan, apabila ditemukan praktik yang menyimpang dari tujuan program, maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Lembaga atau paguyuban yang dibentuk untuk mengawal program semestinya memastikan manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Jika ada pihak yang memanfaatkan program untuk kepentingan ekonomi pribadi, tentu harus dievaluasi dan ditindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Ilham menambahkan, dugaan penyimpangan yang tidak segera ditangani berpotensi menghambat tujuan utama program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, ia berharap aparat penegak hukum dapat bertindak cepat dan objektif dalam menindaklanjuti berbagai informasi yang berkembang.
Sebagai bentuk komitmen pengawasan publik, KNPI Kabupaten Tasikmalaya menyatakan siap mengawal proses hukum yang berlangsung. Bahkan, pihaknya berencana membuka posko pengaduan bagi masyarakat yang merasa dirugikan atau memiliki informasi terkait dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program di lapangan.
Menurut Ilham, kehadiran langsung aparat penegak hukum di daerah sangat penting untuk mengumpulkan informasi secara menyeluruh, sekaligus mencegah potensi hilangnya barang bukti maupun tekanan terhadap pihak-pihak yang mengetahui persoalan tersebut.
“Ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan. Jika di tingkat pusat sudah mulai terungkap, maka dugaan jaringan atau praktik yang terjadi di daerah juga harus ditelusuri secara serius. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan kepastian,” pungkasnya.