IDERAKYAT — Program ketahanan pangan yang digemborkan presiden Prabowo Subianto ternyata tidak dibarengi dengan penerapan serius dilapangan. Peringatan Hari Tani Nasional 2025 hanya sebatas ceremonial tanpa isi dan aksi.
Hal ini terlihat pada nasib para petani di daerah ini jauh dari kata sejahtera, bahkan terancam oleh kebijakan anggaran yang minim perhatian, serta praktik curang harga pupuk di tingkat pengecer.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Dani Pardian, mengaku kecewa dengan kondisi petani saat ini. Petani didominasi oleh buruh dan penggarap lahan. Salah satu masalahnya, yakni minimnya dukungan anggaran pemerintah daerah.
“Petani sebagai garda ketahanan pangan. Tapi dilapangan kondisinya belum bisa sejahtera secara pribadi,” kata Dani Pardian.
Minimnya anggaran itu, tambah Dani, karena adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Kinerja Daerah dan Dana Alokasi Umum yang menekankan tiga prioritas pembangunan pada dinas Pendidikan, Kesehatan, dan Dinas PU. Dengan aturan itu, secara langsung memotong alokasi bagi sektor pertanian.
“Kita tidak bisa maksimal dalam mengalokasikan anggaran untuk pertanian. Perlu alokasi anggaran yang lebih memperhatikan dan memberdayakan kaum petani,” papar Dani.
