IDERAKYAT.COM – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Tasikmalaya menyoroti ketidaksesuaian penetapan desil masyarakat yang dinilai belum mencerminkan kondisi ekonomi warga sebenarnya. Persoalan ini menjadi perhatian karena data desil berpengaruh terhadap penentuan sasaran bantuan sosial.
Wakil Sekretaris Bidang Kajian Strategis KNPI Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, mempertanyakan dasar dan indikator yang digunakan dalam penetapan desil masyarakat.
Menurutnya, masih terdapat keluhan warga yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan kategori desil yang tercatat. Masyarakat kurang mampu diduga masuk kelompok desil tinggi, sementara warga yang lebih mampu justru tercatat dalam kelompok desil lebih rendah.
“Penetapan desil harus berdasarkan indikator yang jelas dan sesuai dengan kondisi nyata masyarakat. Jangan sampai warga yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan karena ketidaksesuaian data,” ujarnya.
KNPI menilai, ketidakakuratan data desil berpotensi menimbulkan keresahan dan ketidakadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Karena itu, pemerintah diminta tidak menganggap persoalan tersebut sekadar kesalahan administratif.
“Kami mempertanyakan apa dasar dan indikator penetapan desil, bagaimana prosesnya, serta apa yang menjadi tolok ukur pengelompokan masyarakat. Faktanya, masih ada keluhan mengenai ketidaksesuaian data di lapangan,” kata Mujib.
KNPI Kabupaten Tasikmalaya meminta Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, dan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pendataan dan verifikasi desil.
Meski penetapan desil berada dalam kewenangan pemerintah pusat, KNPI menilai proses pendataan di daerah juga perlu diperiksa agar data yang digunakan benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Kami meminta BPS, Dinas Sosial, dan Komisi IV melakukan evaluasi. Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya,” tegasnya.
Selain evaluasi, KNPI mendorong pemutakhiran data secara berkala serta penyediaan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat. Langkah ini diperlukan agar warga yang merasa data desilnya tidak sesuai dapat mengajukan perbaikan melalui proses verifikasi.
“Kami berharap ada perbaikan data secara transparan dan objektif. Tujuannya agar bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan,” pungkas Mujib.