IDERAKYAT.COM – Suasana Aula Lantai II Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat di Jalan Soekarno-Hatta No.576, Kota Bandung, Senin (4/5/2026), terasa berbeda. Bukan rapat rutin birokrasi, tapi forum adu gagasan antara penegak hukum dan pemegang kunci teknis energi.
Sebanyak 25 peserta didik Sespimma Polri Angkatan ke-75 Pokjar I duduk semeja dengan jajaran ESDM Jabar dalam Kuliah Kerja Profesi (KKP) bertajuk “Sinergitas Pengawasan Distribusi Migas Antara Polri dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Jawa Barat Guna Menjamin Ketersediaan Pasokan Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Energi Nasional”.
Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat, Ir. Bambang Tirtoyulion, M.M., yang menjadi narasumber utama menegaskan: ketahanan energi tak bisa dijaga satu instansi.
“ESDM punya data kuota, titik distribusi, dan peta kerawanan. Polri punya kekuatan penegakan hukum di lapangan. Kalau dua ini tidak satu frekuensi, kebocoran BBM subsidi akan terus terjadi. Hari ini kita satukan langkah,” tegas Bambang saat membuka paparan.
KKP dipimpin Ketua Pelaksana sekaligus Tim Supervisi Kombes Pol Hidayat, S.H., S.I.K., didampingi Pawas Kombes Pol Switanto Prasetyo, S.I.K., M.H. Hadir pula pembimbing AKBP Drs. Sabri Manulang, http://M.Pd., Kompol Sunu Prihandoyo, S.T., serta pendamping IPTU Ernawati dan Penata Achmad Rochman.
Dari ESDM Jabar, Bambang didampingi Sekretaris Dinas Slamet Mulyanto Sudarsono, S.T., M.T., Kabid Pertambangan Tedy Rustiadi, S.T., M.T., Kabid Air Tanah Aprianto, S.T., M.T., Kabid Energi Permadi Muhammad Nurhikmah, S.T., M.T., dan Kabid Ketenagalistrikan Zinal Ariefin, S.T., M.T.
Sejak pukul 08.00 WIB, kegiatan dibuka dengan doa, Lagu Indonesia Raya, dan selayang pandang Sespimma. Dalam sambutannya, Kombes Pol Hidayat menyebut kolaborasi dengan ESDM sebagai keniscayaan.
“Polri tidak bisa bekerja sendiri mengawal distribusi migas. Harus sinergi dari hulu ke hilir,” ujarnya.
Giliran Bambang Tirtoyuliono memaparkan materi. Ia membedah peta distribusi migas di Jabar, titik rawan penyelewengan BBM subsidi, hingga mekanisme pengawasan teknis yang dijalankan ESDM. Mulai dari verifikasi kuota SPBU, monitoring GPS mobil tangki, sampai audit penyaluran ke agen dan pangkalan.
“Masalah klasiknya ada di hilir. Data kami lengkap, tapi eksekusi di lapangan butuh back up penegakan hukum. Di sinilah peran Polri,” jelas Bambang.
Sesi tanya jawab pun panas. Para serdik Pokjar I mencecar soal modus penyalahgunaan BBM subsidi, pola koordinasi cepat saat kelangkaan, hingga skema patroli gabungan ESDM-Polri.
Forum Group Discussion melahirkan dua kesepakatan. Menurut Bambang, pertama, kolaborasi penegak hukum dengan Dinas ESDM Jabar memastikan distribusi migas berjalan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Kedua, terbangun komitmen bersama, penguatan koordinasi, serta penyamaan persepsi untuk pengawasan distribusi migas yang lebih efektif dan berkelanjutan demi ketahanan energi nasional yang kokoh.
“Kalau ESDM bicara data, Polri bicara pengamanan. Disatukan, rakyat yang untung karena stok aman, harga stabil, dan subsidi tidak bocor,” kata Bambang.
Kegiatan ditutup dengan penyerahan cenderamata, menyanyikan Lagu Bagimu Negeri, dan foto bersama. Seluruh rangkaian berjalan aman, tertib, dan lancar.
Bagi Bambang, KKP ini strategis. 25 peserta didik Sespimma adalah calon perwira menengah yang kelak duduk di jabatan operasional kewilayahan.
“Mereka harus paham, energi adalah urat nadi bangsa. Mengawalnya butuh sinergi, bukan sekat. Ketika Polri dan ESDM satu frekuensi, kebocoran bisa dicegah dari awal,” pungkas Bambang.
KKP ini sekaligus jadi sinyal kuat: pengawasan migas di Jawa Barat tak lagi berjalan sendiri-sendiri. Data ESDM dan kewenangan Polri kini berada dalam satu meja, satu tujuan: menjaga energi tetap mengalir untuk rakyat.