Dugaan Monopoli Proyek Disorot, Spanduk Kritik Terpasang di Depan Gedung Bupati

IDERAKYAT.COM – Spanduk berwarna hitam berisi kritik terhadap Bupati Tasikmalaya terpasang di kawasan depan Gedung Bupati Tasikmalaya dan di sekitar Tugu Lam Alif, Rabu 11 Maret 2026.

Tulisan yang menyoroti dugaan praktik monopoli proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya. Salah satu spanduk bertuliskan: “Indikasi instruksi monopoli proyek di setiap SKPD yang dilakukan orang terdekat bupati, duit rakyat jadi bancakan.” Spanduk tersebut terlihat dipasang di area Tugu Lam Alif.

Selain itu, terdapat pula spanduk lain yang berisi tuntutan kepada pemerintah daerah. Di antaranya bertuliskan: “Stop monopoli proyek, Pemkab bukan milik tim sukses.”

BACA JUGA : Evaluasi Setahun Kepemimpinan Cecep–Asep, PMII Gelar Aksi di Gedung Bupati

Tulisan lainnya juga menyinggung kesejahteraan tenaga pendidik dengan kalimat: “Pemkab harus mensejahterakan guru honorer. Kami menuntut Bupati dan Wakil Bupati membuka ruang diskusi.”

Ketua Saung Rakyat, Dadan Jenudin, mengatakan pemasangan spanduk tersebut merupakan bentuk kritik sekaligus upaya menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini dinilai sulit tersampaikan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, apabila Bupati dan Wakil Bupati membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan masyarakat, pihaknya tidak perlu menyampaikan aspirasi melalui pemasangan spanduk.

BACA JUGA : Pelanggar Lalin di Singaparna Kini Akan Terpantau Kamera ETLE

“Kalau Bupati dan Wakil Bupati membuka ruang komunikasi bersama rakyat, kami tidak mungkin memasang spanduk seperti ini,” ujar Dadan.

Ia juga menyinggung adanya dugaan praktik monopoli proyek di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diduga melibatkan seseorang berinisial ADD.

Dadan mengklaim pihaknya memiliki sejumlah informasi terkait dugaan tersebut yang berasal dari berbagai sumber di internal pemerintahan, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, hingga kepala seksi.

“Tolong Pak Bupati, anggaran Pemkab ini bukan milik Bupati Tasikmalaya. Anggaran itu milik rakyat, bukan milik tim sukses,” tegasnya dia.