IDERAKYAT.COM – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bupati Tasikmalaya, Senin 9 Maret 2026
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk evaluasi menuju satu tahun kepemimpinan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi.
Mahasiswa menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selama satu tahun terakhir.
Mereka menilai masih banyak persoalan yang perlu segera dibenahi, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang dinilai belum optimal.
Ketua PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Wahid, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah agar tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan PMII, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Salah satunya berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya yang dinilai masih memerlukan peningkatan melalui perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah daerah kehilangan empati dan tanggung jawab terhadap kebutuhan masyarakat. Kami dari PMII ingin memastikan bahwa arah kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan publik,” ujar Mujib dalam orasinya.
PMII juga menyoroti berbagai persoalan kebijakan dan penggunaan anggaran yang dinilai perlu mendapat perhatian lebih serius. Mereka mengingatkan agar tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan hukum maupun berpotensi merugikan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, PMII juga menyinggung wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Menurut mereka, rencana tersebut tidak akan berjalan efektif apabila kondisi daerah induk masih menghadapi berbagai persoalan mendasar dalam pelayanan publik.
“Jangan sampai kita berbicara pemekaran wilayah, sementara pelayanan dasar di daerah induk masih banyak yang bermasalah,” tegasnya.
PMII juga menyoroti sejumlah persoalan di sektor kesehatan, termasuk pelayanan di SMC Kabupaten Tasikmalaya serta adanya isu pemotongan gaji tenaga kesehatan di RSUD KHZ Musthofa yang dinilai perlu mendapat klarifikasi dan penyelesaian.
Selain itu, mereka mengkritisi persoalan infrastruktur daerah, terutama terkait proyek pembangunan jalan yang dibiayai melalui skema pinjaman daerah senilai sekitar Rp230 miliar. PMII mengingatkan agar proyek tersebut benar-benar berkualitas dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Jangan sampai jalan yang dibangun sudah rusak, tetapi cicilan pinjamannya masih harus dibayar oleh pemerintah daerah,” kata Mujib.
PMII juga mengingatkan pemerintah daerah agar berhati-hati dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menghindari praktik korupsi maupun monopoli dalam pelaksanaan program pembangunan.
Mereka mencontohkan kondisi di daerah lain yang mengalami dampak buruk akibat kebijakan pinjaman daerah yang tidak dikelola dengan baik, sehingga berdampak pada kesejahteraan pegawai dan pelayanan publik.
“Kami tidak ingin Kabupaten Tasikmalaya mengalami hal serupa seperti yang terjadi di daerah lain, di mana akibat beban pinjaman yang besar justru berdampak pada kesejahteraan pegawai dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya